Abdullah Hehamahua: Ceritanya Lain Andai KPK Tak Pernah Tangkap Hakim MK Soal Pilkada
GELORA.CO – Mantan penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua kembali melakukan aksi lapangan. Dia turut turun ke jalan bersama aksi massa Gerakan Kedaulatan Rakyat (GKR) untuk mengawal putusan sidang Mahkamah Konstitusi (MK).
Meskipun sebelumnya telah ada imbauan dari Capres 02 Prabowo Subianto untuk massa menahan diri dan memfokuskan diri berdoa agar hakim MK memutus dengan adil gugatan Pilpres, namun massa tetap keukeuh turun ke jalan. Menurut Abdullah, dirinya tak ada kaitan dengan kubu 02.
“Saya tidak ada urusan dengan Prabowo Sandi, saya juga tidak kenal Prabowo Sandi. Jadi tidak ada urusan dengan Prabowo Sandi, tidak ada urusan dengan Jokowi – Maruf Amin,” ujarnya di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Rabu (26/6).
Abdullah menuturkan kehadirannya bersama dengan masyarakat semata-mata ingin memberikan dukungan kepada hakim MK agar profesional, jujur dan berani mengambil keputusan sesuai dengan nurani. Hakim MK juga didorong obyektif dan memutuskan seadil-adilnya sesuai fakta.
Ditambahkannya, selama 12 tahun menjadi pejabat negara, bersama KPK dirinya pernah melakukan pemeriksaan pejabat negara dan menangkapi koruptor. “KPK pernah menangkap ketua MK, anggota MK berkaitan dengan Pilkada. Andai itu tak pernah terjadi saya bisa saja membiarkan proses sidang gugatan PHPU ini berjalan. Tapi faktanya kan tak demikian,” tegasnya.
“Umur saya 71 tahun sekarang ini, mungkin 1 atau 2 hari atau 1 sampai 2 pekan lagi saya bisa saja meninggal. Saya tidak ingin negara ini hancur, berantakan karena saya tahu negara ini,” sambungnya.
Karenanya, mantan penasehat KPK ini menasehati hakim MK untuk tidak takut pada intimidasi dan ancaman apapun bentuknya. “Memperjuangkan kebenaran dan menegakkan keadilan itu matinya syahid,” katanya.
Abdullah menegaskan, jika MK tidak memperhatikan fakta-fakta tersebut, maka penyelenggara pemilu termasuk partai politik akan mengalami distrust (ketidakpercayaan) dari masyarakat. Akibatnya, hanya sekitar 50 persen saja yang ikut pemilu 2024.
“Saya ingatkan Pak Prabowo-Sandi, Insya Allah 2024 tidak ada lagi yang dukung (kubu petahana) karena mereka sudah hilang kepercayan dari masyarakat,” ujarnya. [ns]
